Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mendorong peningkatan investasi dan memperluas akses pasar internasional bagi produk unggulan daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Bencoolen Regional Investment and Economic Forum (BRIEF) 2026 yang dibuka Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, di Mercure Hotel Bengkulu. (12/10/2026) Forum yang mengusung tema “Connecting Opportunities, Driving Economic Transformation” ini menjadi wadah pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan mitra bisnis internasional. Turut Hadir Bupati Walikota, Asisten II Provinsi Bengkulu, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Bengkulu, kepala OPD Provinsi Bengkulu, Kepala OPD kabupaten kota se-Provinsi Bengkulu, Sekda kabupaten Kota, Perwakilan perbankan, serta sejumlah perwakilan mitra usaha dari Tunisia, Jepang, Korea Selatan, Pakistan, dan Malaysia turut hadir untuk menjajaki peluang kerja sama ekonomi. Dalam sambutannya, Mian menyampaikan bahwa investasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat struktur ekonomi daerah agar semakin produktif dan berdaya saing. Hingga triwulan II 2026, realisasi investasi di Provinsi Bengkulu tercatat mencapai Rp2,85 triliun atau 49,67 persen dari target tahunan sebesar Rp5,75 triliun. Menurut Mian, capaian tersebut perlu terus ditingkatkan melalui kerja sama yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha. Ia menegaskan bahwa potensi ekonomi Bengkulu terbuka untuk dikembangkan melalui investasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen memberikan kemudahan pelayanan investasi melalui DPMPTSP, mulai dari proses perizinan hingga realisasi. Kami terbuka bagi investor dalam dan luar negeri untuk bersama-sama mengembangkan potensi daerah,” ujar Mian. Ia juga berharap investasi yang masuk dapat memperkuat usaha lokal, mengembangkan sektor-sektor produktif, serta meningkatkan kemampuan produk unggulan Bengkulu untuk bersaing di pasar nasional maupun internasional. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan mitra internasional diperlukan agar potensi ekonomi Bengkulu dapat dimanfaatkan secara optimal. Wahyu menjelaskan bahwa pengembangan investasi harus berjalan seiring dengan peningkatan perdagangan. Menurutnya, promosi yang efektif, perluasan akses pasar, serta hubungan bisnis yang semakin kuat menjadi faktor penting dalam membuka peluang baru bagi pelaku usaha daerah. Ia menambahkan, BRIEF 2026 diharapkan mampu mempertemukan kebutuhan investor dengan potensi usaha yang tersedia di Bengkulu. Melalui forum ini, produk unggulan daerah diharapkan semakin dikenal, jangkauan ekspor bertambah luas, dan investasi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari sisi perdagangan luar negeri, data ekspor nonmigas periode Januari–Agustus 2026 yang dipaparkan dalam forum menunjukkan India menjadi negara tujuan ekspor terbesar Bengkulu, dengan nilai US$21,97 juta. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai US$13,46 juta. Pakistan juga mencatatkan peningkatan nilai ekspor dari US$3,68 juta pada Januari–Agustus 2025 menjadi US$9,32 juta pada periode yang sama tahun 2026. Di sisi lain, ekspor ke Filipina mengalami penurunan dari US$9,79 juta menjadi US$7,77 juta. Penurunan juga terjadi pada ekspor ke kawasan ASEAN, dari US$29,62 juta pada Januari–Agustus 2025 menjadi US$11,59 juta pada periode yang sama tahun 2026. Melalui BRIEF 2026, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap peluang investasi dan perdagangan dapat terus dikembangkan, sehingga potensi daerah semakin optimal, pasar produk lokal semakin luas, dan pertumbuhan ekonomi mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. (Koko/MC)

Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan evaluasi terhadap kinerja PT Bimex (Perseroda) dalam rangka mendorong peningkatan kinerja perusahaan serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu, Selasa (6/10/2026). Rapat yang dimulai pukul 10.30 WIB tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Dr. H. Herwan Antoni, S.K.M., M.Kes., M.Si. Kegiatan diawali dengan pengantar Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu Hendra Gunawan, S.E, M.Si, kemudian dilanjutkan dengan arahan Sekretaris daerah serta pemaparan Direktur PT Bimex (Perseroda), Yugianto. Dalam pemaparannya, Direktur PT Bimex menjelaskan kondisi aset aktif perusahaan, termasuk sejumlah rencana usaha yang sedang disiapkan, seperti program Minyak Goreng Merah Putih dan Air Kemasan Merah Putih. Selain itu, turut disampaikan perkembangan rekrutmen karyawan serta kondisi keuangan perusahaan. Sekretaris Direksi juga menjelaskan sejumlah beban operasional perusahaan, di antaranya biaya sewa armada untuk distribusi gas elpiji dan biaya sewa gudang.  Dalam pembahasan, Asisten II/Plt. Inspektur Setda Provinsi Bengkulu Raden Ahmad Denni, S.H., M.M. menyoroti belum adanya kontribusi PT Bimex terhadap PAD Provinsi Bengkulu serta mempertanyakan kesesuaian antara pendapatan perusahaan dengan besaran biaya gaji karyawan. Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Bengkulu, Tommy Irawan, S.E., M.Si., mempertanyakan arah dan core business PT Bimex. Ia mengingatkan agar perusahaan tidak hanya mampu membayar gaji secara rutin, tetapi juga harus memiliki kegiatan usaha yang berjalan, menyelesaikan kewajiban atau utang, serta memberikan kontribusi terhadap PAD. Setelah mendengarkan tanggapan Direktur PT Bimex, Kepala Biro Perekonomian, Koordinator BUMD Jaharman S.E, M.AK, dan Sekretaris Inspektorat Ade Suwadi, rapat menyepakati sejumlah langkah perbaikan. Salah satunya, pembayaran gaji karyawan perlu disesuaikan dengan kemampuan dan pendapatan usaha perusahaan. Selain itu, audit BPKP perlu dilaksanakan sebagai salah satu syarat untuk pelaksanaan RUPS. PT Bimex juga diharapkan ke depan mampu memberikan kontribusi terhadap PAD Provinsi Bengkulu. Untuk mendukung proses tersebut, BPKAD diminta membantu kondisi keuangan PT Bimex dan menganggarkan bantuan biaya audit BPKP bagi perusahaan.(Koko)

Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Bengkulu menggelar HLM TPID dan TP2DD, untuk memperkuat pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah pada hari Selasa (22/09/2026) Turut Hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Pimpinan Cabang Bank Pembangunan Daerah, Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog, Ketua Satgas Pangan Polresta Bengkulu, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, para asisten kota Bengkulu, para staf ahli kota bengkulu serta ketua dan anggota tim pengendalian inflasi daerah (TPID) serta tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD) kota Bengkulu. Dalam sambutan Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, termasuk melalui pasar murah minimal dua kali setiap bulan. Pemkot juga menyiapkan aplikasi pelayanan publik terintegrasi ADOL(Ado Galo) untuk memudahkan pembayaran pajak, retribusi, dan pengaduan masyarakat secara digital. Sementara itu, ETPD Kota Bengkulu telah mencapai 97,15 persen pada semester I 2026, tertinggi di Provinsi Bengkulu. Inflasi Kota Bengkulu pada Agustus tercatat 3,65 persen, di bawah inflasi provinsi sebesar 3,99 persen. Di lain kesempatan kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat mendorong TPID Kota Bengkulu untuk memperkuat pelaporan administrasi dan koordinasi pengendalian inflasi. Wahyu menilai berbagai kegiatan seperti Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar telah dilakukan, namun perlu didukung dokumentasi dan pelaporan yang maksimal. “Sebetulnya Kota Bengkulu yang menentukan angka inflasi provinsi. Merahnya Bengkulu maka merah pula provinsi, putihnya Kota Bengkulu maka putih pula Provinsi Bengkulu,” ujarnya. BI juga menyoroti harga daging ayam, cabai merah, dan gula pasir yang turut memberi tekanan terhadap inflasi, sehingga diperlukan intervensi pasar secara terarah dan berkala. Menurut Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu Hendra Gunawan, Tantangan inflasi Bengkulu di paruh kedua tahun 2026 ini yang dipengaruhi dinamika program nasional makan bergizi gratis (MBG) dan biaya logistik menuntut respons cepat dan adaptif dari TPID. Terusnya, Pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga stabilitas angka di atas kertas, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi daya beli dan isi piring masyarakat. Memanfaatkan komoditas perikanan laut melimpah (seperti ikan tongkol/cakalang) di pesisir Kota Bengkulu untuk diversifikasi menu Dapur MBG guna mengurangi beban permintaan daging ayam dan telur, serta mengoptimalkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menyubsidi transportasi logistik pangan dari sentra produksi ke Kota Bengkulu, tegas Hendra. Lanjut kepala biro, kita mesti memfasilitasi MoU pasokan langsung antara pengelola dapur MBG dan peternak lokal di kabupaten penyangga (Bengkulu Tengah/Seluma) untuk memutus spekulasi tengkulak. Memperluas sebaran titik distribusi Beras SPHP hingga ke warung eceran kelurahan agar masyarakat mendapat beras sesuai HET Rp14.000/kg, terang Karo. Terakhir, memperkuat sistem pemantauan harga harian digital (Early Warning System) serta menggelar GPM berkala di wilayah perkotaan tertekan dan perkuat sinergi untuk kesejahteraan masyarakat Bengkulu, tutup Hendra.