Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Bengkulu menggelar HLM TPID dan TP2DD, untuk memperkuat pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah pada hari Selasa (22/09/2026)
Turut Hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Pimpinan Cabang Bank Pembangunan Daerah, Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog, Ketua Satgas Pangan Polresta Bengkulu, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, para asisten kota Bengkulu, para staf ahli kota bengkulu serta ketua dan anggota tim pengendalian inflasi daerah (TPID) serta tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD) kota Bengkulu.
Dalam sambutan Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, termasuk melalui pasar murah minimal dua kali setiap bulan.
Pemkot juga menyiapkan aplikasi pelayanan publik terintegrasi ADOL(Ado Galo) untuk memudahkan pembayaran pajak, retribusi, dan pengaduan masyarakat secara digital.
Sementara itu, ETPD Kota Bengkulu telah mencapai 97,15 persen pada semester I 2026, tertinggi di Provinsi Bengkulu. Inflasi Kota Bengkulu pada Agustus tercatat 3,65 persen, di bawah inflasi provinsi sebesar 3,99 persen.
Di lain kesempatan kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat mendorong TPID Kota Bengkulu untuk memperkuat pelaporan administrasi dan koordinasi pengendalian inflasi.
Wahyu menilai berbagai kegiatan seperti Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar telah dilakukan, namun perlu didukung dokumentasi dan pelaporan yang maksimal.
“Sebetulnya Kota Bengkulu yang menentukan angka inflasi provinsi. Merahnya Bengkulu maka merah pula provinsi, putihnya Kota Bengkulu maka putih pula Provinsi Bengkulu,” ujarnya.
BI juga menyoroti harga daging ayam, cabai merah, dan gula pasir yang turut memberi tekanan terhadap inflasi, sehingga diperlukan intervensi pasar secara terarah dan berkala.
Menurut Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu Hendra Gunawan, Tantangan inflasi Bengkulu di paruh kedua tahun 2026 ini yang dipengaruhi dinamika program nasional makan bergizi gratis (MBG) dan biaya logistik menuntut respons cepat dan adaptif dari TPID.
Terusnya, Pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga stabilitas angka di atas kertas, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi daya beli dan isi piring masyarakat.
Memanfaatkan komoditas perikanan laut melimpah (seperti ikan tongkol/cakalang) di pesisir Kota Bengkulu untuk diversifikasi menu Dapur MBG guna mengurangi beban permintaan daging ayam dan telur, serta mengoptimalkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menyubsidi transportasi logistik pangan dari sentra produksi ke Kota Bengkulu, tegas Hendra.
Lanjut kepala biro, kita mesti memfasilitasi MoU pasokan langsung antara pengelola dapur MBG dan peternak lokal di kabupaten penyangga (Bengkulu Tengah/Seluma) untuk memutus spekulasi tengkulak.
Memperluas sebaran titik distribusi Beras SPHP hingga ke warung eceran kelurahan agar masyarakat mendapat beras sesuai HET Rp14.000/kg, terang Karo.
Terakhir, memperkuat sistem pemantauan harga harian digital (Early Warning System) serta menggelar GPM berkala di wilayah perkotaan tertekan dan perkuat sinergi untuk kesejahteraan masyarakat Bengkulu, tutup Hendra.
