Mengantisipasi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun 2025, Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Rapat Rafflesia, Kantor Gubernur, Kamis (11/9). Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Biro Perekonomian dan dihadiri oleh perwakilan dari Bank Indonesia, BPS, Bulog, serta dinas-dinas terkait.
Kepala Biro Perekonomian, (masukkan nama pejabat jika ada), dalam arahannya menyatakan bahwa sinergi dan kolaborasi antar-lembaga menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. “Kita perlu bergerak cepat dan terukur. Berdasarkan data historis, selalu ada potensi peningkatan permintaan di Kuartal IV. Oleh karena itu, kita harus memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi sejak dini,” ujarnya.
Beberapa strategi yang disepakati dalam pertemuan tersebut antara lain adalah penguatan program Gerakan Pangan Murah (GPM) di 10 kabupaten/kota, peningkatan frekuensi sidak pasar untuk memantau rantai pasok komoditas strategis seperti beras, cabai, dan minyak goreng, serta optimalisasi kerja sama antar-daerah untuk mendatangkan pasokan dari wilayah surplus.
Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan laju inflasi tetap berada dalam rentang target nasional. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembelian panik (panic buying) karena pemerintah menjamin ketersediaan stok kebutuhan pokok hingga awal tahun mendatang
