Bengkulu – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Kaur menggelar High Level Meeting dan Capacity Building dengan tema “Sinergi dan Evaluasi Kinerja untuk Inflasi Terkendali dan Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah”. (29/09/2026)
Kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Kaur ini dihadiri Bupati kabupaten Kaur Gusril Pausi, S.Sos, M.AP, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu Hendra Gunawan, S.E., M.Si, Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Arifin, S.I.K., M.A.P., Kajari Kaur Ivan Hebron Siahaan, S.H., M.H., Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur, para Asisten, Staf Ahli Bupati, perwakilan perbankan, tim TPID TP2DD provinsi Bengkulu serta kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur, menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas inflasi sekaligus mendorong percepatan digitalisasi daerah.
Bupati Kaur Gusril Pausi, S.Sos., M.AP., menilai forum tersebut menjadi kesempatan strategis untuk memperkuat kerja sama dalam menjaga kestabilan harga sekaligus mendorong peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Kaur.
“Alhamdulillah, hari ini banyak hal penting yang kita bahas, terutama bagaimana membangun kerja sama untuk menstabilkan harga dan mengangkat perekonomian di Kabupaten Kaur,” ujar Gusril.
Ia menyampaikan, Kabupaten Kaur memiliki beragam potensi ekonomi yang cukup besar, khususnya pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Menurutnya, potensi tersebut perlu dikembangkan melalui sinergi dan kolaborasi yang lebih luas, baik di dalam daerah maupun dengan kabupaten dan kota lainnya.
Salah satu bentuk kerja sama yang dapat dilakukan, kata Gusril, yakni melalui penguatan produksi serta distribusi berbagai komoditas pangan, seperti beras, ikan, daging dan telur. Dengan adanya kerja sama tersebut, ketersediaan pasokan dapat terjaga sekaligus membantu mengendalikan pergerakan harga di masyarakat.
“Kolaborasi ini tidak hanya dibangun di dalam Kabupaten Kaur. Kita juga perlu membangun kerja sama dengan kabupaten dan kota lain, sehingga distribusi komoditas dan kestabilan harga dapat terjaga dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” katanya.
Gusril menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kaur akan terus meningkatkan koordinasi serta memperbanyak pertemuan dengan pihak-pihak terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan berbagai peluang kerja sama yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Banyak hal yang selama ini belum tersentuh. Kita hanya menunggu dan menerima informasi. Sekarang kita mencoba menggali kerja sama ini dan menemukan hal-hal penting lainnya yang bisa kita kembangkan untuk mengangkat perekonomian Kabupaten Kaur,” ungkapnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kaur atas pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD. Ia menegaskan bahwa upaya pengendalian inflasi tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menjaga agar kenaikan harga barang dan jasa tetap terkendali serta berada dalam sasaran.
“Pengendalian inflasi ini sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Harga barang dan jasa kita jaga supaya kenaikannya tidak terlalu tinggi dan tetap berada dalam sasaran,” ujar Wahyu.
Ia melihat Kabupaten Kaur memiliki potensi yang cukup besar untuk terus dikembangkan. Menurutnya, peningkatan produksi dan penguatan ketersediaan pasokan merupakan bagian penting dalam menjaga kestabilan harga. Di sisi lain, peningkatan produksi juga akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kita bicara ketersediaan pasokan, kita bicara produksi. Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Formulanya sangat baik,” katanya.
Selain pengendalian inflasi, Wahyu turut memberikan apresiasi terhadap berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Kaur dalam mempercepat digitalisasi pemerintah daerah melalui TP2DD. Upaya tersebut mencakup digitalisasi pada aspek penerimaan maupun belanja daerah.
Meski demikian, menurut Wahyu, masih terdapat sejumlah peluang yang dapat dioptimalkan untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Dalam hal tersebut, Bank Indonesia menyatakan kesiapan untuk terus memberikan dukungan serta pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Kaur secara berkelanjutan.
“Bank Indonesia sangat siap mendukung dan mendampingi Kabupaten Kaur. Ruang untuk menjadi champion ini masih terbuka luas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wahyu menekankan pentingnya pemerintah daerah mengomunikasikan dan melaporkan berbagai inovasi maupun program yang telah dilaksanakan. Hal tersebut dinilai penting agar berbagai aktivitas dan capaian pemerintah daerah dapat diketahui oleh pemerintah pusat.
“Sering kali kita melakukan sesuatu, tetapi pemerintah pusat tidak mengetahui aktivitas yang dilakukan di daerah. Karena itu, perlu dilaporkan dengan baik. Narasinya baik, visinya jelas, dan arahan Pak Bupati yang selama ini sudah dilakukan juga bisa dinarasikan dengan baik,” tegasnya.
Dalam rapat Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu Hendra Gunawan, S.E, M.Si menjelaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu faktor dominan yang memengaruhi pergerakan Indeks Perubahan Harga (IPH) di Kabupaten Kaur.
Hendra menjelaskan, aktivitas MBG memiliki korelasi +0,785 atau sangat kuat terhadap pergerakan IPH. Saat sekolah aktif, seperti Maret, Juni dan September, permintaan telur, daging ayam dan sayuran meningkat sehingga pasokan di pasar ritel menipis dan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, saat libur sekolah pada April dan Juli, berkurangnya permintaan MBG turut membuat IPH bergerak ke zona deflasi.
“Ini menunjukkan pentingnya sinkronisasi kebutuhan dapur MBG dengan ketersediaan komoditas di pasar ritel agar peningkatan permintaan tidak menekan pasokan dan harga,” ujar Hendra.
Selain MBG, kenaikan BBM nonsubsidi pada Juni 2026 turut memberikan dampak dengan korelasi +0,342 atau sedang. Dampaknya terutama merambat melalui kenaikan biaya transportasi dan logistik jalur Lampung–Kaur, yang kemudian ikut memberikan tekanan terhadap harga pangan hingga Agustus–September.
Untuk menjaga stabilitas harga, Hendra mendorong TPID Kaur memperkuat sinkronisasi logistik MBG dan pasar ritel, Kerja Sama Antardaerah (KAD), penyerapan hortikultura lokal, Subsidi Ongkos Angkut (SOA) melalui Dana BTT, serta optimalisasi potensi perikanan seperti ikan tongkol. Gerakan Pangan Murah (GPM) juga perlu dilakukan secara masif dan terarah.
Terkait evaluasi kinerja TPID oleh Kemendagri tahun 2026, Hendra menekankan pentingnya aksi nyata, bukan sekadar administrasi, digitalisasi validasi data, penguatan intervensi pasar murah, serta sinkronisasi dengan indikator kinerja makro pemerintah daerah.
“Ke depan, kita harus berfokus pada aksi lapangan yang konkret berbasis data, ketepatan waktu pelaporan digital, serta integrasi indikator makro daerah,” tegasnya.
“Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat respons TPID Kaur dalam mengantisipasi tekanan harga, menjaga pasokan dan distribusi, serta melindungi daya beli masyarakat,”pungkasnya.(Koko)
